KOMPONEN PENDAPATA NASIONAL
1.
Sumber daya alam
2.
Sumber daya manusia
3.
Sumber daya modal
4.
Teknologi produksi dan
pengelolaan
5.
Keadaan Negara dan pemerintah
6.
Keadaan pasar dan perusahaan
7.
Stabilitas politik dan Negara
METODE PENDAPATAN NASIONAL
§ METODE PRODUKSI
JUMLAH HASIL
SELURUH PRODUKSI SUATU BARANG DALAM SETAHUN DIKALIKAN HARGA SATUAN MASING-MASIN
Y =
[(Q1XP)+(Q2XP2)+(Q3XP3) +(Qn x Pn ) ...]
§ METODE PENGELUARAN
– SELURUH
PENGELUARAN
§ RUMAH TANGGA KONSUMEN
§ RUMAH TANGGA PRODUSEN
§ RUMAH TANGGA
PEMERINTAH
§ RUMAH TANGGA LUAR NEGERI
Y
= C + I + G ( X – M )
§ METODE PENDAPATAN
§ ALAM MENDAPATKAN SEWA
§ TENAGA MENDAPATKAN
UPAH
§ MODAL MENDAPATKAN
BUNGA
§ SKILL MENDAPATKAN LABA
Y
= r + w + i + p
MACAM-MACAM PENDAPATAN NASIONAL
1 GDP RP.
………….
§
PEMBAYARAN KELUAR NEGERI RP. ………….
-
§
RP. ………….
PEMBAYARAN DARI LUAR NEGERI RP.
…………. +
2 GNP RP. …………..
PENYUSUTAN BARANG NODAL RP. ………….
-
3. NNP RP ………….
PAJAK TIDAK LANGSUNG RP. …………. -
§
NNI RP.
………….
IURAN ASURANSI+IURAN JAMINAN SOSIAL+
PAJAK PERSEORANGAN+LABA DITAHAN RP
…………. -
TRANSFER PAYMENT RP ………….
+
§
PI ( PERSONAL INCAME ) RP. ………….
PAJAK LANGSUNG RP. …………. -
§
DI ( DISPOSABLE INCAME ) RP. …………..
PENDAPATAN PERKAPITA
GNP
§ IPC------------------------
JML PENDUDK
MANFAAT MEMPELAJARI PENDAPATAN PERKAPITA
1.
Mengetahui tingkat perkembangan
perekonomin suatu Negara
2.
Mengetahui potensi kemakmuran
suatu Negara
3.
Membandingkan tingkat
kemakmuran suatu Negara dari tahun ke tahun
4.
Membandingkan standard hidup
beberapa Negara yang ada di dunia
KEBIJAKAN ANGGARA
§ ASAS
PENYUSUNAN ANGGARAN
– ASAS
ANGGARAN SURPLUS
– ASAS
ANGGARAN BERIMBANG
– ASAS
ANGGARAN DEFISIT
– ASAS
ANGGARAN DINAMIS
§ TUJUAN
PENYUSUNAN ANGGARA
– ARAH,
TUJUAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
§ JENIS-JENIS
KEBIJAKAN ANGGARAN
– Kebijakan
anggaran pembiayaan fungsional
– Kebijakan
pengelolaan anggaran
– Kebijakan
stabilisasi anggaran otonomi
FUNGSI PENYUSUNAN APBN
§ FUNGSI
STABILISASI
Arus barang dan
uang stabil sehingga nilai uang stabil tidak terjadi stabil
§ FUNGSI
ALOKASI
Anggaran
dialokasikan ke setiap sector, departemen atau lembaga
§ FUNGSI
DISTRIBUSI
Anggaran
didistribusikan ke segala plosok atau kedaerah-daerah
§ FUNGSI
REGULASI
Mendorong
pertumbuhan ekonomi
§ FUNGSI
OTORISASI
Anggaran Negara
atau daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Negara
§ FUNGSI
PERENCANAAN
Menjadi pedoman
negara atau daerah melaksanakan pelaksanaan pembangunan
§ FUNGSI
PENGAWASAN
Menjadi pedoman
untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN
TUJUAN APBN
Disusun dengan tujuan untuk mengatur
pembelanjaan Negara dari penerimaan yang
direncanakan supaya dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu
menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat
PERINSIP PENYUSUNAN APBN
Berdarasn Aspek Penerimaan
- Intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan
kecepatan setoran
- Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutangn Negara
- Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara
dan penuntutan tunda
Berdasarkan Aspek Pengeluaran
- Hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan
- Terarah, terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan
- Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri
AZAS PENYUSUNAN APBN
- Kemandirian
- Penghematan atau peningkatan efisiensi
- Penajaman prioritas pembangunan
LANDASAN HUKUM APBN
- UUD 1945 pasal 23 ayat 1
- Undand-undang
- Keputusan Presiden
SUMBER PENDAPATAN NEGARA
- Pajak
- Bea Masuk
- Cukai
- Retribusi
- Keuntunga BUMN
- DEnda atau sita
- Percetakan uang
- Pinjaman
- Sumbangan atau hibah
- Pinjaman Luar Negeri
- Pinjaman Program ( untuk membiayai program yang ditentukan
dengan bebas oleh pemerintah )
- Pinjaman Proyek ( digunakan untuk membiayai proyek yang sudah
disepakati antara pemerintah dengan pemneri pinjaman )
SYARAT PINJAMAN
- Pinjaman lunak
- Fasilitas kredit ekspor
- Pinjaman komersial
- Pinjaman campuran ( Mixed credit – pinjaman campuran antara
lunak dengan kredit ekspor, atau lunak dengan pinjaman komorsial )
SUMBER PINJAMAN
- IMF
- ADB
- UNDB
- IDB
- Negara Kreditur
- Lembaga keuangan lainnya
KEBIJAKAN ANGGARAN
- Anggaran surplus
- Anggaran Berimbang
- Anggaran Defisit
CIRI-CIRI PAJAK
§ Merupakan
iuran wajib
§ Dipungut
berdasarkan undang-undang
§ Todak
mendapatkan imbalan jasa
§ Dipergunakan
untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum pemerintah guna meningkatkan
kesejatraan rakyat
LANDASAN HUKUM PAJAK
§ UUD
1945 pasal 2 ayat 2
§ UNDANG-UNDANG
PERPAJAKAN
–
UU NO, 16 Thn 2000 tentang Ketentuan umum tatacara
perpajakan
– UU
NO. 17 Thn 2000 tentang Pajak Penghasilan
– UU
NO. 18 Thn 2000 tentang PPN DAN PPnBM
– UU
NO. 19 Thn 2000 tantang PBB
– UU
NO. 20 Thn 2000 tentang PPSP
FUNGSI PAJAK
§ Fungsi
BUDGETER
Karena
sumber utama penerimaan negara
§ Fungsi
ALOKASI
Anggaran
dialokasikan kesegala bidang
§ FUNGSI
DISTRIBUSI
Pembangunan
kesegala pelosok tanah air
§ FUNGSI
REGULASI
Untuk mengatur pertumbuhan ekonomi agar berjalan dengan
baik
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
§ Prinsip
kesamaan ( EQUALITY )
– Pemungutan
pajak harus adil
§ Prinsip
kepastian ( CERTAINTY )
–
Pemungutan pajak
harus jelas, pasti dan tegas
§ Prinsip
kelayakan ( COMVENIENCE )
– Jangan
memberatkan wajib pajak
§ Prinsip
ekonomi ( ECONOMY )
– Biaya
pemungutan pajak harus efisien
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
§ MENURUT
ADAM SMITH
– Asas
equality ( asas keadilan)
– Asas
Certainty ( asas kepastian hukum )
– Asas
Convience ( pemungutan pajak tepat waktu )
– Asas
efisiency
§ MENURUT
W.J LANGEN
– Asas
daya pikul
– Asas
manfaat
– Asas
kesamaan
– Asas
kesejatraan
– Asas
beban yang sekecil-kecilnya
§ MENURUT
ADOLF WAGNER
– Asas
politik finansial
– Asas
ekonomi
– Asas
keadilan
– Asas
administrasi
– Asas
yuridis
JENIS PEMUNGUTAN PAJAK
§ MENURUT
SIFATNYA
–
Pajak langsung
–
Pajak tidak langsung
§ MENURUT INSTANSI YG MEMUNGUT
–
Pajak pusat Contohnya PPN PPn
–
Pajak daerah contohnya PAJAK BEMOTOR,
PAJAK TONTONAN
§ MENURUT
OBJEK PAJAKNYA
–
Objek pajak kejadian, seperti Bea Masuk dan
Bea Keluar
–
Objek pajak
perbuatan, seperti PPN dan BBN
–
Objek pajak keadaan,
seperti PPh dan PBB
–
Objek pajak
pemakaian, seperti Materai dan Cukai
§ MENURUT
SUBJEKNYA
–
Pajak perseorangan
–
Pajak badan
§ MENURUT
ASALNYA
–
Pajak luar negeri
–
Paajak dalam negeri
MACAM-MACAM TARIF PAJAK
§ Tarif
Proporsional
§ Tarif
Tetap
§ Tarif
Progresif
§ Tarif
Degresif atau Regresif
TABEL PEMUNGUTAN PAJAK
§ OBJE PAJAK TETAP PROPORSIONAL PROGRESIF DEGRESIF
10.000.000 10.000
10 % 10%
10 %
20.000.000 10.000
10 % 15 % 9 %
30.000.000 10.000 10 % 20% 8 %
TEORI
PEMUNGUTAN PAJAK
- Teori Asuransi
Negara melindungi warga dari segala kepentingannya, baik keselematan
jiwa maupun harta bendanya untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti
premi asuransi yg harus dibayarkab kepada negar
- Teori Kepentingan
Dasar pemungutan pajak karena adanya kepentingan dari masing-masing
warga, termasuk kepentingan jiwa dan harta, semangkin tinggga kepentingannya
semakin pula pajak yang harus dibayar oleh warga kepada Negara
- Teori Gaya Pikul
Pajak dibayar
berdasar gaya
- Teori Bakti
Dasar pemungutan
pajak adalah rakyat harus membayar pajak kepada Negara sebagai bakti warga
terhadap negara
- Teori Asas
Menurut
teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya manfaat dari pajak, pajak
dipungut dari rumah tangga kemudian disalurkan kemabli kepada rakyat dengan
jalan meningkatkan kesejatraan masyarakat
MACAM-MACAM
PAJAK
- Berdasrkan Pemungutannya
- Pajak langsung
i.
Pajak penghasilan
ii.
Pajak kekayaan
iii.
Pajak Perseroan
iv.
Pajak atas Bunga dan Dividen
- Pajak Tidak Langsung
i.
Pajak penjualan
ii.
Pajak pertambahan Nilai
iii.
Bea materai
iv.
Bea lelang
- Berdasarkan Lembaga Pemungutan
- Pajak Pusat
i.
Pajak Penghasilan ( PPh)
ii.
Pajak Kekayaan
iii.
PajakPertambahan NIlai (PPN )
iv.
Bea Materai
v.
Pajak minyak bumi
vi.
Pajak Ekspor
- Pajak Daerah
i.
Pajak kendaraan bermotor
ii.
Pajak reklame
iii.
Pajak tontonan
iv.
Pajak radio
v.
Bea balik nama
- Berdasarkan Sifat
- Pajak Subjektif ( yang pemungutannya dipengaruhi oleh )
i.
Status prekonomian
ii.
Status keluarga
iii.
Jumlah tanggungan
- Pajak Objektif ( yang pemungutannya ditentukan oleh )
i.
Keadaan
ii.
Perbuatan
iii.
Peristiwa atau kejadian
tertentu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar